Fahri Hamzah berpendapat seharusnya pengangkatan pegawai honorer dilakukan jauh sebelum Pemilu.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan kebijakan pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai setara PNS merupakan manuver politik Presiden Joko Widodo menjelang kampanye Pilpres 2019. Menurut Fahri, kebijakan tersebut sangat politis.
“Kebijakan pengangkatan pegawai honorer dimanfaatkan oleh Jokowi untuk ajang Pemilu 2019 mendatang. Ya memang karena mau Pemilu itu,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senanyan, Jakarta pada Senin, (3/12).
Fahri mengatakan, seharusnya Jokowi tidak memanfaatkan kebijakan tersebut di tengah momentum menjelang perhelatan Pemilu. Kebijakan tersebut, menurut Fahri, seharusnya dikeluarkan jauh sebelum masa kampanye Pemilu.
Selain persoalan waktu, Fahri menilai, tak adanya jaminan pensiun bagi para pegawai honorer yang diangkat PNS juga menjadi hal yang patut dikritik. Pasalnya, jaminan pensiun merupakan suatu hal yang penting bagi para peggawai honorer setelah berhenti bekerja.
“Jadi, jangan tambal sulam. Ini kan tambal sulam, karena tidak menjamin pension. Ini akan jadi problem lagi,” ucap Fahri.