Kandidat seharusnya diberi waktu lebih banyak untuk mengelaborasi jawaban dan mencecar lawan debat.
Format debat Pilpres 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dianggap belum ideal untuk merangsang adu gagasan yang tajam antara kandidat. Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati memandang perlu ada perubahan teknis dan mekanisme untuk debat-debat selanjutnya.
Neni menilai debat perdana kurang memuaskan bagi calon pemilih. Dalam debat itu, menurut dia, para kandidat--Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan--relatif hanya menyampaikan abstraksi program-program kerja mereka jika memenangi kontestasi elektoral nantinya.
"Hal ini terjadi karena mungkin dipengaruhi faktor keterbatasan waktu yang sangat singkat dalam menjawab pertanyaan sehingga sifat debatnya juga monolog. Padahal, kalau disiapkan dengan baik, debat ini bisa memberikan insentif elektoral karena undecided voters di Pemilu 2024 masih cukup tinggi," kata Neni kepada Alinea.id, Rabu (13/12).
Berbasis penyelenggaraan debat kemarin, menurut Neni, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan KPU. Pertama, sesi tanya jawab antar kandidat yang sangat minim. Kedua, waktu saling sanggah antara kandidat yang sangat terbatas.
"Debat berikutnya KPU perlu mengumumkan minimal H-6 nama-nama panelis itu sehingga bisa dicek rekam jejaknya, termasuk juga moderator. Format debat berikutnya diharapkan lebih bisa mengelaborasi permasalahan dan program kerja yang konkret untuk ditawarkan sebagai solusi," kata dia.