Upaya penyelamatan buruh migran dinilai terkendala penerapan hukuman mati di Indonesia.
Upaya membebaskan buruh migran yang terancam hukuman mati di berbagai negara diyakini bakal sulit dilakukan pemerintah RI. Pasalnya, sistem hukum di Indonesia masih menerapkan hukuman mati untuk berbagai tindak pidana luar biasa.
"Ini akhirnya menjadi dilematis, sebab kita yang ingin membebaskan orang dari hukuman mati, tapi negara kita sendiri menganut politik hukum hukuman mati," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam sebuah diskusi di Cilandak, Jakarta, Rabu (27/3).
Menurut Wahyu, hukuman mati kini tengah menghantui ratusan buruh migran Indonesia di luar negeri. "Paling banyak di Arab (Saudi). Ada ratusan," katanya.
Calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di dapil DKI Jakarta II Tsamara Amany mengatakan bakal menolak aturan hukuman mati jika lolos ke Senayan.
"Hukuman mati tidak menyelesaikan persoalan, seperti korupsi dan narkoba tidak akan habis dengan hukuman mati. Kalau mau selesaikan persoalan narkoba dan korupsi kita benahi sistemnya bukan dihukum mati orangnya," ujarnya.