Subsidi pengangguran via Kartu Prakerja dinilai belum tepat diterapkan di Indonesia.
Wacana memberikan tunjangan pengangguran (unemployment benefit) melalui Kartu Prakerja perlu dikaji ulang. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, subsidi tersebut diinilai belum tepat dilaksanakan di Indonesia.
"Saat ini belum tepat dilaksanakan karena nanti konsekuensi anggarannya sangat besar dan coverage-nya seperti apa juga belum jelas. Keadaan Indonesia secara perekonomian formal dan informal sangat berbeda. Dikhawatirkan unemployment bisa jadi malas dengan adanya Kartu Prakerja ini," kata Fadhil di Jakarta, Rabu (14/3).
Menurut Fadhil, tunjangan pengangguran memang diterapkan di beberapa negara maju yang memiliki kapasitas anggaran memadai semisal negara-negara di Skandinavia dan Australia. Di negara-negara itu, warga negara yang sedang mencari kerja atau kehilangan pekerjaan diberikan tunjangan.
Namun, beberapa negara yang memberikan tunjangan pengangguran sudah merevisi model subsidi ini. Alasannya, lanjut Fadhil, kehadiran subsidi untuk pengangguran membuat orang jadi malas mencari pekerjaan meskipun lapangan kerja terbuka.
"Jadi, saya kira perlu dipertimbangkan apakah program ini dapat dilaksanakan. Selain karena Kartu Prakerja ini juga belum jelas konsepnya,” katanya.