Isu dwifungsi TNI tergolong krusial yang berpotensi diangkat dalam debat capres nanti.
Debat keempat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 kembali mempertemukan capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Dalam debat yang akan berlangsung pada Sabtu, 30 Maret 2019 di Hotel Sangrila itu, dinilai isu dwifungsi TNI akan menjadi bahan debat Prabowo untuk menyerang Jokowi.
“Saya pikir isu dwifungsi TNI tergolong isu krusial yang berpotensi untuk diangkat dalam debat nanti," Guru Besar Politik Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu saat ditemui di Jakarta.
Alexius menjelaskan, isu dwifungsi TNI menuntut solusi yang tepat dalam menanggapi surplus perwira. Selain itu, dwifungsi TNI juga mempertimbangkan soal tingkat kesejahteraan prajurit.
Meskipun Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tegas melarang anggota TNI berpolitik, namun kerapkali buntut sejarah era Orde Baru merangsang isu dwifungsi kembali mencuat.
Meski demikian, Alexius mendukung wacana TNI bisa mengisi jabatan di 15 kementerian dan lembaga pemerintahan. Namus, dengan syarat masih masuk akal. Artinya, para TNI yang mengisi jabatan tersebut betul-betul menguasai dan ahli di bidang yang mereka pimpin nantinya. Menurut Alexius, publik berhak memprotes apabila dalam penempatan perwira tersebut ternyata tidak memenuhi kualifikasi.