Temuan KPK 2018 mengungkapkan, 83,8% calon kepala daerah berjanji memenuhi harapan cukong ketika memenangi kontestasi.
Dua belas hari jelang pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap, masyarakat menolak politik uang. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dalam Pembekalan Pilkada Berintegritas yang disiarkan secara daring, Kamis (26/11).
Sebagai pemilih, imbuh Lili, masyarakat adalah ujung tombak "pesta demokrasi". Oleh karena itu, bisa berdampak untuk kehidupan paling tidak selama lima tahun apabila permisif terhadap politik uang.
"Diharapkan masyarakat cerdas, tidak permisif, tidak karena sehelai-dua helai uang merah kemudian masuk ke bilik suara. Dia menghancurkan masa depan anak dan cucunya untuk lima tahun ke depan," ujarnya.
Di sisi lain, Lili mengatakan, pembekalan kepada calon kepala daerah penting dilakukan agar bekerja dengan baik dan melaksanakan program antirasuah ketika terpilih. Namun, meraka tak punya hati jika sudah diberikan bekal dan pemahaman masih berbuat praktik lancung.
"Saya pikir, ini kembali kepada hati, kepada iman, dan bagaimana mulai proses pilkada," ucapnya.