Menurut Jokowi, peluncuran Kartu Prakerja tidak akan membebani APBN.
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) membantah isu miring seputar rencana peluncuran Kartu Prakerja. Jokowi menegaskan Kartu Prakerja bukan dikeluarkan untuk menggaji pengangguran.
"Siapa bilang Kartu Pra-Kerja ini diberikan kepada pengangguran. Bukan untuk memberi gaji kepada yang menganggur, bukan itu," ujar Jokowi usai menghadiri Festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).
Jokowi berkilah kartu itu akan dikeluarkan untuk mendukung anak-anak Indonesia supaya lebih mudah memasuki dunia kerja. "Dengan memegang kartu ini, para lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, hingga akademi yang ingin masuk ke dunia kerja akan dilatih terlebih dahulu," ujar Jokowi.
Pelatihan, lanjut Jokowi, bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri. "Setelah itu, kalau tidak juga mendapat pekerjaan, akan diberi insentif honor dengan jangka waktu tertentu, misalnya paling lama enam bulan setelahnya," katanya.
Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nizar Zahro menilai program Kartu Prakerja yang akan dibagikan Jokowi berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program Jokowi itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan akan menambah beban hutang hingga senilai Rp7 triliun.