Kementerian Dalam Negeri terus mengebut pemutakhiran data kependudukan jelang digelarnya Pemilu 2024.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengebut pemutakhiran data kependudukan jelang digelarnya Pemilu 2024. Tak hanya reaktif, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan jajarannya juga akan proaktif "menjemput bola".
“Pemberian identitas ini harus terus kita lakukan. Enggak boleh berhenti karena anak umur 17 tahun yang baru itu (jumlahnya) bertumbuh terus,” ujar Zudan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Manado, Sulawesi Utara yang ditayangkan di YouTube Ditjen Dukcapil KDN, Kamis (9/2).
Menurut catatan Ditjen Dukcapil, per semester II 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 277,7 juta jiwa. Sekitar 99,37% penduduk usia dewasa telah merekam kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Data rekaman KTP-el bakal jadi basis daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
DPT berkualitas merupakan salah satu kunci pelaksanaan pemilu berintegritas. Pada 2019, DPT kerap dipersoalkan dan jadi sumber sengketa hasil pemilu. Isu klasik yang kerap mencuat, semisal adanya data ganda, data orang yang telah meninggal masuk dalam DPT, dan calon pemilih sah tak masuk dalam DPT.
Zudan meminta jajaran dukcapil di daerah terus menggencarkan program pendaftaran penduduk (dafduk). Salah satu strategi ialah dengan menggenjot progam Dukcapil Goes to Campus. Program itu sudah terlaksana di sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).