Sekum Muhammadiyah minta masyarakat sipil (civil society) tidak diam menyuarakan agar praktik demokrasi diselenggarakan secara bermartabat.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, mengibaratkan, keinginan sekelompok pihak untuk menjadikan pemilihan umum presiden (pilpres) hanya satu putaran, seperti layaknya judi rolet. Untuk itu, dia meminta jangan ada pemaksaan kehendak atau manuver untuk menjadikan pilpres hanya satu putaran.
“Memangnya (judi) rolet, mutarnya sekali saja. Pilpres ini bukan seperti memutar rolet. Jangan ada pihak yang memaksakan. Apalagi menggunakan cara-cara yang tidak sesuai konstitusi dan perundang-undangan untuk capai tujuan,” ujar Mu’ti dalam webinar nasional yang digelar Moya Institute bertajuk “Demokrasi Indonesia Terancam?”, Kamis (18/1).
Mu’ti juga mengharapkan agar semua pihak menghormati aturan main. Terutama dalam hal netralitas aparatur negara. Secara khusus, Mu’ti meminta Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk bersikap netral, di tengah keraguan publik karena putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Untuk itu, Mu’ti meminta masyarakat sipil (civil society) untuk tidak diam menyuarakan agar praktik demokrasi diselenggarakan secara bermartabat. Terutama untuk mewujudkan pilpres yang bersih dari kecurangan. Terlebih Mu’ti melihat kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga harus ada upaya yang dilakukan agar kualitas demokrasi bisa pulih kembali.
Mu’ti menyebut tiga ukuran sebagai indikator pemilu berkualitas. Pertama, proses penyelenggaraan yang berkualitas diukur dari pendataan; pelaksanaan pemungutan suara; dan penghitungan hasil pemungutan suara.