Alih-alih memercayakan nasib ke tangan para kandidat, AMAN fokus mengirimkan kader ke parlemen demi mengawal nasib masyarakat adat.
Dua bulan menjelang pemungutan suara Pilpres 2014, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengeluarkan kebijakan politik baru. Untuk kali pertama, organisasi yang didirikan pada 1999 itu, bakal terlibat dalam pergulatan politik menuju kekuasaan. Ketika itu, AMAN memutuskan mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Mengklaim 'beranggotakan' sekitar 12 juta masyarakat adat dari berbagai pelosok, AMAN berjanji akan menggerakkan pada kadernya untuk memilih Jokowi-JK. Janji-janji Jokowi bagi masyarakat adat yang tertuang dalam Nawacita menjadi alasan utama AMAN turun ke gelanggang politik praktis.
Setidaknya ada 6 janji politik untuk masyarakat adat yang diumbar Jokowi di Nawacita. Pertama, pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kedua, pembentukan satuan tugas masyarakat adat. Ketiga, meninjau ulang berbagai peraturan sektoral yang mengganjal pemenuhan hak masyarakat adat.
Keempat, membentuk mekanisme nasional penyelesaian sengketa. Kelima, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 yang membedakan hutan adat dengan hutan negara. Terakhir, memulihkan korban-korban kriminalisasi.
Dengan selisih kemenangan hanya 8,4 juta suara, sulit dimungkiri dukungan AMAN dan masyarakat adat cukup berarti bagi Jokowi-JK ketika itu. Karena itu, wajar jika AMAN dan masyarakat adat berharap banyak kepada Jokowi.