PSI tolak poligami bagi pejabat

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik.

Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, penolakan poligami dilakukan di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif hingga aparatur sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS).

"PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," ujarnya di sela pidato politik pada Festival 11 di Surabaya, Selasa (11/12) malam.

Dia menegaskan akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membolehkan poligami.

Riset LBH APIK tentang poligami, kata dia, menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, termasuk menyakiti perempuan dan anak yang ditelantarkan.