Jokowi turun langsung membagikan bansos ke masyarakat. Pembagian beragam skema bansos jelang pencoblosan beraroma politik.
Aktivitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagikan bantuan sosial (bansos) kepada warga jelang Pemilu 2024 menuai kritik. Terbaru, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyebut aksi bagi-bagi bansos yang kerap dilakukan Jokowi di ruangan terbuka tidak tepat.
"Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tetapi, caranya juga harus benar. Jangan dikasih di pinggir jalan, di pasar, dan tempat umum," kata Jusuf Kalla, dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Rabu (7/2) lalu.
Sejak Januari, pemerintah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Belum lama ini, Jokowi menginstruksikan agar bantuan itu diperpanjang masa penyalurannya hingga Juni 2024.
Pemerintah juga merilis bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 kepada 18 juta KPM. Bantuan yang menghabiskan anggaran hingga Rp11,2 triliun itu rencananya bakal dirapel pada Februari 2024, menjelang pencoblosan pemilu.
JK menilai ada aroma politisasi bansos karena dibagi-bagikan jelang pencoblosan pemilu pada 14 Februari 2024. "Kenapa tak tanggal 20 (Februari)? Jadi, bansos itu benar. Tetapi, dengan cara yang benar juga," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.