Ada sejumlah penjabat yang berniat maju di Pilkada Serentak 2024.
Sepak terjang penjabat gubenur, bupati, dan wali kota perlu diawasi ketat jelang Pilkada Serentak 2024. Berbasis pengalaman Pilkada 2020 dan Pilpres 2024, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz menyebut kasus-kasus ketidaknetralan para penjabat kepala daerah potensial kembali marak pada gelaran pilkada serentak.
Potensi itu besar lantaran ada sejumlah kandidat "titipan" Istana Negara yang bakal bertarung di pilkada. Di Pilgub Sumatera Utara (Sumut), misalnya, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution digadang-gadang bakal maju. Bobby sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Medan.
Di DKI Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyiapkan nama Kaesang Pangarep dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie untuk maju di pilgub. Kaesang ialah putra bungsu Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Ketum PSI.
Kahfi berbendapat ada beragam cara yang bisa dilakukan penjabat untuk memihak, semisal dengan menyalahgunakan bantuan sosial untuk masyarakat setempat dan memobilisasi aparatur sipil negara (ASN) di pemda untuk mendukung salah satu kandidat.
"Walaupun dalil (ketidaknetralan penjabat kepala daerah) ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi pada 2020 dan 2024 kita juga melihat bagaimana bansos itu disalahgunakan secara masif," ucap Kahfi kepada Alinea.id, Kamis (3/5).