Rapat koordinasi ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga situasi agar tetap damai selepas pesta demokrasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan berbagai ancaman ditujukan untuk menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pascapencoblosan 17 April 2019. Ancaman tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mengintervensi KPU yang saat ini tengah melakukan penghitungan suara Pemilu 2019.
Karena itu, Wiranto merasa perlu mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan situasi pascapencoblosan, terutama di sekitar lokasi KPU. Dalam rapat koordinasi ini, Wiranto mengundang
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, perwakilan Jaksa Agung, dan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Pihak-pihak yang hadir pada rapat pagi ini untuk membicarakan banyak hal tentang hoaks, tuduhan-tuduhan, konspirasi-konspirasi, kecurangan pemilu, dan lain sebagainya,” kata Wiranto saat membuka rapat koordinasi di kantornya pada Rabu, (24/4).
Menurut Wiranto, rapat koordinasi ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga situasi agar tetap damai selepas pesta demokrasi. Terkait penghitungan suara Pemilu 2019, pihaknya berharap agar KPU selaku penyelenggara pemilu bisa terus melanjutkan proses penghitungan suara sampai nanti diumumkan selambat-lambatnya pada 22 Mei 2019.