Pemerintah harus membangun kesepakatan untuk memastikan pekerja migran di Malaysia tak terus jadi sasaran kekerasan aparat.
Insiden penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang diduga dilakukan aparat Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perbatasan Malaysia-Indonesia menuai kecaman. Pemerintah Indonesia menuntut investigasi menyeluruh dari pihak berwenang di Malaysia terkait peristiwa itu.
Peristiwa penembakan terjadi pada Jumat (24/1). Insiden penembakan membuat seorang PMI meninggal dunia, satu orang dalam kondisi kritis, tiga lainnya dirawat di rumah sakit di Selangor, Malaysia. APMM berdalih para PMI terpaksa ditembak lantaran melawan saat hendak ditahan.
Namun, pengakuan dari PMI yang selamat dari insiden itu berbeda dengan yang diungkap APMM. Kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), HA dan MZ--dua WNI yang jadi korban dalam insiden tersebut--mengaku tak ada perlawanan kepada aparat APMM.
Ini bukan kali pertama pekerja migran asal Indonesia ditembak aparat keamanan dan tewas di Malaysia. Menurut catatan Migran Care, ada sebanyak 75 kasus penembakan terhadap pekerja migran di Malaysia sepanjang tahun 2005-2025. Hampir semua kasus berakhir tanpa ada penyelesaian yang signifikan dan serius.
Ketua Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi) Karsiwen pemerintah Indonesia turut bertanggung jawab dalam fenomena berulangnya kematian pekerja migran Indonesia di Malaysia. Menurut dia, pemerintah tak pernah tegas menuntut tanggung jawab para pelaku kekerasan atau pembunuhan terhadap PMI di Malaysia.