Hari pertama tanpa X, banyak warga Brasil merasa terputus dari dunia luar

Pemblokiran platform media sosial X di Brasil memecah belah pengguna dan politisi atas legitimasi larangan tersebut. Pemblokiran membuat banyak warga Brasil pada hari Sabtu merasa kesulitan untuk menjelajahi media sosial lain tanpa adanya platform tersebut.

Penutupan platform milik Elon Musk dimulai pada hari Sabtu pagi, sehingga sebagian besar tidak dapat diakses baik melalui web maupun aplikasi seluler. Situasi ini terjadi setelah miliarder tersebut menolak menunjuk perwakilan hukum untuk negara tersebut, sehingga tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh Hakim Agung Brasil Alexandre de Moraes. 

Perseteruan antara pemerintah Brasil dan platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) telah memanas dalam beberapa bulan terakhir. Konflik ini berpusat pada ketegangan antara kebijakan kebebasan berbicara yang dipegang oleh Elon Musk, pemilik X, dan upaya pemerintah Brasil untuk mengendalikan penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian di platform tersebut.

Masalah ini memuncak ketika hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, memerintahkan penangguhan X di Brasil karena platform tersebut tidak mematuhi perintah untuk memblokir akun-akun yang menyebarkan disinformasi dan pesan-pesan kebencian, termasuk akun-akun yang terkait dengan pendukung mantan presiden Jair Bolsonaro. Musk menolak untuk menunjuk perwakilan hukum di Brasil, yang merupakan persyaratan hukum di negara tersebut untuk platform media sosial. Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung memerintahkan pemblokiran X di Brasil, yang membuat platform ini menjadi tidak dapat diakses oleh banyak pengguna di negara tersebut.

Elon Musk dan timnya menyatakan bahwa tindakan de Moraes ini merupakan bentuk penyensoran dan serangan terhadap kebebasan berbicara. Akibat dari ketegangan ini, X memutuskan untuk menghentikan operasi lokal mereka di Brasil demi melindungi staf mereka dari ancaman hukum yang diajukan oleh de Moraes. Sementara itu, de Moraes dan pendukungnya berpendapat bahwa tindakan ini perlu untuk melindungi demokrasi Brasil dari pengaruh disinformasi yang menyebar melalui platform tersebut​.