Anggota DPR mendorong pembentukan tim khusus lintas kementerian untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat dalam penyelesaian kasus ini.
Polemik pagar laut di pesisir Tangerang, Banten, menjadi ujian besar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Kamis (23/1), pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan permasalahan ini secara tegas, transparan, dan menyeluruh.
Anggota Komisi IV DPR RI Heri Dermawan, memberikan apresiasi sekaligus dorongan kepada KKP untuk mengambil langkah konkret dalam membongkar pagar laut yang dinilai merugikan masyarakat pesisir dan lingkungan.
“Masyarakat hanya meminta dua hal: bongkar pagar laut dan usut siapa yang bertanggung jawab. Saya senang melihat kerja KKP sudah mengarah ke sana. Namun, penyelesaian ini memerlukan sinergi lintas kementerian,” ujar Heri di Kompleks Parlemen, Kamis (23/1).
Menurut Heri, permasalahan pagar laut melibatkan aspek hukum dan tata ruang yang kompleks, termasuk persoalan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di luar kewenangan KKP. Untuk itu, dia mendorong pembentukan tim khusus lintas kementerian untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat dalam penyelesaian kasus ini.