DPR dorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai sektor, mulai dari pengawasan keimigrasian, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam pemberantasan narkoba di dalam lapas serta solusi terhadap permasalahan kelebihan kapasitas narapidana.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Demokrat, Rinto Subekti, menyampaikan harapannya agar pemerintah terus melakukan terobosan dalam meningkatkan PNBP, khususnya melalui sektor keimigrasian. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan lalu lintas warga negara asing (WNA) untuk mencegah permasalahan yang dapat membebani anggaran negara.

“Kami berharap ada inovasi lebih lanjut dalam peningkatan PNBP. Pengawasan lalu lintas orang asing menjadi hal yang penting, apalagi pak menteri sudah menghadirkan berbagai aplikasi luar biasa untuk mendukung pengawasan ini. Jangan sampai WNA yang masuk ke Indonesia justru mengalami kendala seperti sakit atau deportasi yang akhirnya menjadi beban pembiayaan bagi pemerintah,” ujar Rinto dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

Selain itu, ia menekankan kebijakan ini sejalan dengan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran, sehingga optimalisasi pengawasan WNA dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa menambah beban negara.

Dalam kesempatan yang sama, Rinto juga memberikan apresiasi terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) atas keberhasilan program ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. “Ini adalah terobosan luar biasa yang selaras dengan kebijakan presiden terkait ketahanan pangan nasional. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi narapidana, tetapi juga mendukung kemandirian pangan di Indonesia,” ungkapnya.