DPR dorong sinergi pengamanan laut yang lebih efektif

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Selasa (11/2). Rapat ini membahas upaya peningkatan keamanan laut Indonesia secara lebih komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heriawan, menegaskan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perairan Indonesia. Saat ini, ada beberapa lembaga yang berperan dalam pengamanan laut, dan Komisi I DPR ingin memastikan masing-masing dapat bersinergi lebih baik untuk meningkatkan efektivitas kerja di lapangan.

“Rapat hari ini membahas keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif,” ujar Heriawan di ruang rapat, Selasa (11/2).

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR menyoroti adanya tantangan koordinasi antarinstansi yang saat ini bertugas dalam pengamanan laut. Ahmad Heriawan menjelaskan setidaknya ada enam instansi utama yang terlibat, yaitu TNI AL, Bakamla, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Direktorat Jenderal Bea Cukai.

“Saat ini setidaknya ada enam instansi yang terlibat, bahkan lebih, dalam menjaga ketertiban dan keamanan laut,” ungkapnya.