DPR pastikan revisi UU TNI telah melalui ruang dialog

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan sebelum pengesahan revisi Undang-Undang (UU) TNI, DPR telah melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, organisasi non-pemerintah (NGO), dan koalisi masyarakat sipil. Dialog ini menjadi bukti setiap masukan dihargai dan dipertimbangkan dalam proses legislasi.

“Kami sudah berbicara dengan kelompok-kelompok mahasiswa, NGO, termasuk koalisi masyarakat sipil. Mereka kami undang untuk berdialog dan memberikan masukan, yang kemudian kami akomodasi dalam penyusunan RUU ini,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3).

Pendekatan ini menunjukkan revisi UU TNI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak perspektif.

Salah satu isu yang banyak dibahas dalam revisi UU TNI adalah kekhawatiran akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru. Dasco menegaskan hal tersebut tidak menjadi bagian dari revisi yang disahkan.

“Dari beberapa pasal yang kami bahas dan telah kami sampaikan kepada masyarakat, tidak terdapat adanya peran atau Dwifungsi TNI dalam revisi ini,” kata Dasco dengan tegas.