Setelah undang-undang tersebut disahkan, beberapa ribu pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung parlemen Hungaria.
Hungaria telah mengesahkan undang-undang yang melarang parade Pride. Pengesahan ini menjadi sebuah pukulan telak bagi komunitas LGBTQ+ di negara itu.
Undang-undang baru tersebut memungkinkan pihak berwenang menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi dan menghukum peserta setelah kejadian.
Ini merupakan kelanjutan dari kampanye PM Viktor Orban selama bertahun-tahun yang menentang hak-hak LGBTQ+.
Pemerintahnya mempromosikan dirinya sebagai pendukung nilai-nilai keluarga tradisional dan pembela peradaban Kristen terhadap apa yang disebutnya "kegilaan gender," dengan mengklaim peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari "propaganda seksual."
Undang-undang mengkriminalisasi partisipasi dalam acara yang melanggar undang-undang 'perlindungan anak'