Kenapa retret kepala daerah dikritik publik?

Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 direncanakan mengikuti kegiatan orientasi kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah yang bakal berlangsung dari 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Retret para kepala daerah itu akan dihelat usai para gubernur, bupati, dan wali kota terpilih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Dalam Surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri bernomor 200.5/628/SJ disebutkan bahwa pelaksanaan orientasi bagi 505 kepala daerah hasil pilkada akan digelar di area Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, Jawa Tengah. Tertulis dalam SE itu, biaya kegiatan yang ditanggung bersama antara Kemendagri dan pemerintah daerah. 

Kemendagri bakal membayar biaya penyelenggaraan kegiatan. Biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan yang harus dibawa selama pembekaan dibebankan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau diambil dari APBD masing-masing.

Nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah, sebagaimana tertera dalam SE itu, adalah sebesar Rp 2.750.000 per hari. Artinya, setiap peserta harus mengeluarkan Rp22 juta selama delapan hari. Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah hadir, maka total biaya yang harus dikeluarkan mencapai lebih dari Rp22 miliar. 

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menilai kegiatan retret kepala daerah tak elok digelar di tengah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Pemerintahan Prabowo terkesan tak serius memperhatikan rakyat yang sedang kesulitan secara ekonomi.