Menciptakan kota nol emisi hampir tak mungkin direalisasikan jika Jokowi serius mengundang investor berbondong-bondong ke IKN.
Konsep green city dan smart city bakal sulit dipertahankan dalam pembangunan ibu kota Nusantara (IKN). Menurut pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, tak mungkin investor bakal tertarik berinvestasi di IKN jika tidak bisa membangun pabrik atau menjalankan aktivitas terkait industri.
"Indikasinya, (Presiden) Jokowi kerja keras untuk undang investor ke IKN dan pemberian berbagai fasilitas, termasuk di antaranya hak guna tanah hingga 190 tahun," ucap Fahmi kepada Alinea.id, Selasa (12/8).
Sebelumnya, Jokowi menargetkan IKN sebagai kota dengan emisi nol pertama di seluruh dunia. Ia mengatakan IKN hanya bakal jadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis finansial. Pabrik yang dioperasikan menggunakan energi fosil tidak boleh didirikan di IKN.
Menurut Fahmi, tak ada investor yang bakal tertarik berinvestasi di IKN jika kota itu tak menyokong industrialisasi. Di lain sisi, produksi carbon untuk mencapai net zero emission (NZE) jika kendaraan bermotor yang beroperasi di IKN masih menggunakan bahan bakar minyak.
Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai NZE, kata Fahmi, adalah 100% pembangkit listrik menggunakan energi baru terbarukan (EBT), 0% carbon dari kendaraan bermotor dengan BBM fosil, dan 0% pencemaran lingkungan dari asap pabrik. PLN mesti membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di berbagai titik dengan kapasitas sebesar 50 megawatt (MW) dan tambahan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).