Pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai regulasi.
Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, yang sempat menjadi perhatian publik, diproses dengan transparan dan berkeadilan. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai regulasi.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi NasDem, Rajiv, mengapresiasi langkah KKP dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia menekankan pentingnya kejelasan hukum serta ketegasan dalam menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Rajiv menggarisbawahi keberanian KKP dalam mengungkap aktor di balik kasus ini dan mengambil langkah positif dalam menegakkan aturan kelautan.
“Kita perlu sama-sama konkret. Di sini bukan untuk menyerang siapa pun, tetapi memastikan kepastian hukum tetap terjaga. KKP harus berani tegas. Jangan ragu-ragu,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait isu-isu strategis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2),
Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, yang menyoroti perlunya investigasi mendalam terkait sumber pendanaan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km). Ia mendukung upaya KKP dalam mengungkap fakta-fakta yang ada demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan kepentingan nelayan.