Seberapa besar peluang revisi UU TNI dibatalkan MK?

 Baru saja disahkan, revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sudah langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kamis (20/3) lalu, tujuh  mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia (UI) mengajukan permohonan uji materi terhadap UU kontroversial itu. 

Mereka meminta MK untuk membatalkan norma-norma baru di dalam pasal-pasal yang direvisi. Setidaknya ada tiga poin perubahan di dalam UU TNI, yaitu terkait dengan peran baru TNI di operasi militer selain perang, perpanjangn usia pensiun prajurit, dan penempatan anggota TNI pada jabatan sipil.

Para penggugat beralasan pembentukan UU TNI melanggar asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya asas keterbukaan. Karena itu, validitas atau legitimasi dari UU TNI tersebut patut dipersoalkan.

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah Castro menilai gugatan uji formil UU TNI memiliki peluang dikabulkan MK. Ia sepakat proses penyusunan RUU itu di DPR tidak terbuka dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

"Dia tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan, sampai hari ini rasanya kita susah dapat draftnya. Dilaksanakan di hotel-hotel. Kita tahu proses pembahasannya. Ada yang disembunyikan," kata Herdiansyah kepada Alinea.id, Sabtu (23/3).