Sengsara KomnasHAM cs karena pemangkasan anggaran: "Bagaimana kami bisa beroperasi?"

Lembaga independen yang dibiayai negara ikut terdampak kebijakan pemangkasan anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM), Komnas Perempuan, dan Ombudsman RI "mengumumkan" bakal sulit beroperasi sesuai tugas dan fungsi utama mereka karena penyunatan anggaran. 

Komisioner KomnasHAM Anis Hidayah mengaku lembaganya terutama bakal kesulitan menindaklanjuti aduan dari masyarakat karena keterbatasan anggaran. Bahkan, bukan tidak mungkin ada kasus-kasus yang dikorbankan KomnasHAM berbasis prioritas. 

"Efisiensi tentu setuju. Tetapi, untuk pelayanan dasar yang bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi itu mestinya bisa dihindari," kata Anis kepada Alinea.id, Selasa (18/2).

Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga pemerintah termaktub Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Khusus KomnasHAM, anggarannya dipangkas dari Rp112,82 miliar menjadi Rp60,67 miliar.

Menurut Anis, pemangkasan anggaran sebesar itu membuat KomnasHAM tak bisa melayani publik secara maksimal, terutama dalam penanganan kasus-kasus baru.