Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta, telah memberikan teladan luar biasa dalam moralitas dan etika publik.
Dalam sistem demokrasi modern, akuntabilitas dan moralitas publik menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Namun, di Indonesia, praktik-praktik tersebut sering kali terabaikan.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amich Alhumami menegaskan, pentingnya mengembalikan etika dan keteladanan sebagai fondasi dalam mengelola pemerintahan.
“Demokrasi modern mengandaikan ada pertanggungjawaban publik, bahwa jabatan publik yang diemban itu mensyaratkan pertanggungjawaban kepada konstituen secara keseluruhan,” ungkap Alhumami dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertema Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumut, Jumat (1/11).
Amich Alhumami mencontohkan bagaimana beberapa tokoh dalam sejarah Indonesia, seperti Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta, telah memberikan teladan luar biasa dalam moralitas dan etika publik.
“Sjahrir dan Hatta memberikan contoh terbaik keteladanan nasional, mengutamakan moralitas publik dan etika di atas hukum,” ujarnya.