DPR dan MPR termasuk dalam jajaran kementerian dan lembaga yang anggarannya tak dipangkas oleh Presiden Prabowo.
Sejumlah kementerian dan lembaga mulai mengencangkan ikat pinggang demi memastikan program-program dan kebijakan pemerintah tetap bisa dijalankan meskipun anggaran mereka dipangkas. Penghematan dilakukan dengan sejumlah cara, mulai dari menghapus rapat di luar kantor, menyederhanakan acara seremonial, dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga.
Di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), misalnya, penghematan dilakukan lewat sejumlah cara, semisal membatasi alokasi bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat petinggi madya, meniadakan alokasi anggaran untuk jamuan pimpinan, alat tulis kantor, dan jemputan pegawai, serta menghemat listrik untuk penggunaan lift dan pendingin ruangan.
"Biaya sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape, dan WA blast ditiadakan," tulis BKN dalam sebuah nota dinas yang diterbitkan awal Februari lalu.
Lain halnya dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian anyar itu menggelar peringatan hari jadi Imigrasi Indonesia yang ke-75 secara sederhana. Digelar di kantor pusat dan daerah secara serentak, Jumat (31/) lalu, perayaan hanya diisi pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian.
"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat," ungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.