DPR menilai bantuan tunai maupun paket sembako kerap bermasalah.
DPR memandang pemberian bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak tepat. Pasalnya, bantuan uang senilai Rp200.000 itu kerap digunakan masyarakat bukan untuk kebutuhan primer.
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menilai, di sisi lain penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) juga masih menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Menurutnya, jika disalurkan paket sembako, muncul indikasi penyelewengan di tingkat penyalur.
“Persoalan-persolan ini masih menjadi PR, dan akan kita jadikan salah satu pembahasan dalam rapat kerja dengan Menteri Sosial mendatang,” ucap Endang dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (8/3).
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, kebijakan mengalihkan BPNT tunai diharapkan dapat menghidupkan warung-warung di sekitar penerima manfaat ataupun pemilik usaha kecil lainnya.
Pengalihan tersebut juga dimaksudkan menghilangkan praktik nakal dari pihak pihak di daerah yang menjadikan BNPT sebagai proyek, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati haknya secara penuh. Temuan lain yang menjadi catatan adalah terjadinya penumpukan antrean sampai masih ada warga belum terdaftar sebagai penerima.