Anggaran pembangunan IKN dipandang bisa diperuntukan bagi subsidi BBM.
Presiden Jokowi Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menghentikan dan membatalkan segala proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur di tengah naiknya harga BBM. Jokowi juga diminta untuk mengalihkan dana IKN untuk mensubsidi masyarakat.
Terlebih, kenaikan harga BBM menyebabkan salah satunya adalah kenaikan otomatis harga bahan pokok di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Tak hanya itu, kucuran dana ke IKN justru hanya menguntungkan para oligarki.
"Jika dana tersebut terus dikucurkan untuk megaproyek IKN hanya akan menguntungkan oligarki penguasa lahan dan mengongkosi pelanggaran hak asasi manusia di sana," kata Koordinator Forum Himpunan Kelompok Kerja 30 di Kutai Timur, Buyung Marjo dalam keterangannya kepada Alinea.id, Kamis (8/9).
Menurut Buyung, pada 2022 Indonesia menganggarkan belanja BBM sebesar Rp502 triliun atau 2,5 kali lipat lebih tinggi dari anggaran 2021 sebesar Rp188 triliun. Namun, kata dia, di tengah kondisi yang terjadi saat ini Jokowi tetap melangsungkan pembangunan mega proyek IKN di Kaltim.
Buyung mengatakan, selama ini megaproyek IKN bukan hanya sudah membungkam dan merampas ruang hidup dan makam-makam keramat masyarakat adat Suku Balik, tapi juga telah menguntungkan para penguasa lahan.