Hasto Kristiyanto, enggan berkomentar banyak terkait status Juliari di DPP. "Baru acara Trisakti Awards, Mas," dalih Hasto.
Vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terus menuai sorotan.
Hingga kini, posisi Juliari Peter Batubara masih menjabat Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Bidang Program Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih itu masih mempertahankan Juliari.
Jika melihat ke belakang, DPP PDIP selalu bersikap tegas terhadap kader rerlibat perkara hukum. Bahkan, kader yang didukung PDIP, yang tidak segaris dengan kebijakan partai pun dipecat dari partai.
Kasus itu terjadi pada Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo dan Wabup Imran Duru, PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada pasangan itu, buntut dari video viral Bupati Amon marah terhadap staf Kementerian Sosial (Kemensos) soal bantuan sosial pandemi Covid-19 pada awal Juni 2021 lalu.
Lalu dalam perkara korupsi, DPP PDIP juga memecat I Nyoman Dhamantra, anggota Komisi VI DPR yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat pemecatan dikelurkan PDIP pada Jumat, 9 Agustus 2019, setelah Nyoman ditetapkan menjadi tersangka suap dalam impor bawang putih, sehari sebelumnya.