Ia menilai bahwa penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK.
Media sosial Twitter gaduh di akhir pekan. Penyebabnya cuitan pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana yang kemudian memantik reaksi Susilo Bambang Yudhoyono, yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Denny memberi 'bocoran' terkait proses Peninjauan Kembali (PK) terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA). Hal itu langsung direspons SBY. Namun, respons SBY yang lebih panjang justru pada cuitan Denny tentang gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK). Denny mengatakan bahwa MK akan mengabulkan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup.
Sederhananya bagi pemilih, bila sistem pemilu yang diterapkan adalah proporsional terbuka, maka pemilih akan mencoblos figur caleg. Sementara, jika proposional tertutup, maka pemilih hanya mencoblos logo partai, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.
"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," kata Denny dalam postingannya di Twitter, Minggu (28/5).
SBY pun membuat thread khusus untuk menanggapi info yang disebar Denny Indrayana di Twitter. Ia mempertanyakan MK mengenai urgensi mengganti sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Padahal proses pemilu sudah dimulai?