Rakyat berhak mendapatkan bantuan vaksin, bukan beban biaya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati merasa cadangan dana sebesar Rp35,1 triliun cukup untuk pengadaan 172 juta vaksin. Untuk itu, dia meminta agar vaksinasi diberikan gratis kepada masyarakat.
"Ini soal asas keadilan. Terlebih untuk kedatangan vaksin Sinovac yang 1,2 juta kemarin sudah dibebaskan bea masuk senilai dan pajak dalam rangka impor dengan total Rp50,95 miliar. Insentif yang diberikan kepada produsen vaksin ini harusnya berimbas kepada fasilitas yang diterima masyarakat, yakni dengan menggratiskan vaksin kepada semua kalangan," jelas Mufida, kepadawartawan, Rabu (16/12).
Politikus PKS itu mengingatkan, agar insentif bea masuk untuk vaksin Covid-19 tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis belaka. Karena itu, dia merasa skema vaksiniasi mandiri yang dikelola BUMN dengan mengelompokkan 70% rakyat dapat divaksin kurang tepat.
Pasalnya, sambung dia, Covid-19 merupakan bencana nasional yang bersifat nonalam. Karena itu, sudah selayaknya pemberian vaksinasi gratis bagi masyarakat.
"Dalam hal penanggulangan bencana, justru rakyat berhak mendapatkan bantuan, bukan beban biaya," papar Mufidayati.