Kamhar menegaskan isu SARA mesti dicegah dan dihentikan agar tak semakin memperuncing pembelahan di masyarakat.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan partainya sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para kandidat capres dan cawapres, termasuk partai politik tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.
Kendati demikian, dia meminta Presiden Jokowi bersikap tegas untuk menertibkan buzzer bayaran. Menurutnya, para buzzer bayaran kerap kali menjadikan isu agama sebagai komoditi politik yang sering menyinggung perasaan umat.
"Kita juga berharap Pak Jokowi tegas pada para buzzerRp peliharaan yang selama ini merepresentasikan post trust politic, termasuk menjadikan isu agama sebagai komoditi politik yang sering menyinggung perasaan umat," ujar Kamhar kepada wartawan, Selasa (22/11).
Menurut dia, apa yang disampaikan Jokowi, sama seperti yang ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di berbagai kesempatan. Yakni untuk tidak mengeksploitasi politik identitas secara berlebihan, apalagi terkait isu agama.
Kamhar menegaskan isu SARA mesti dicegah dan dihentikan agar tak semakin memperuncing pembelahan di masyarakat. Menurutya, terlalu mahal harga yang mesti dibayar sebagai bangsa jika pembelahan terus terjadi, bisa bermuara pada disintegrasi bangsa.