DPR cecar Risma soal data bansos: Kalau sudah meninggal ya hapus!

Menteri Sosial (Mesos) Tri Rismaharini (Risma) dicecar mengenai kebijakan 'menidurkan' 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Beberapa anggota DPR sepertinya tidak puas dengan penjelasan Risma karena masih menemukan penyaluran bansos yang tak sesuai dalam dua bulan terakhir, meski Kemensos sudah menonaktifkan 21 juta data ganda tersebut.

"Sekarang saya ingin tanya kepada Ibu ini, harus dijelaskan rinci, yang dobel itu data yang mana?. Kalau memang dobel, ya dihapus Bu, jangan ditidurkan. Kalau ditidurkan artinya dia bisa bangun lagi Bu. Kalau yang sudah meninggal ya hapus," kata Rudi Rudi Hartono, anggota Komisi VIII dari Fraksi Nasdem dalam rapat kerja bersama Mensos Risma, Senayan, Kamis (3/6).

Menurut Rudi, data yang harus dinonaktifkan ialah penerima ganda bansos. Sebab, jika tidak 'ditidurkan' maka berdampak banyak uang yang dikeluarkan karena kesalahan data. "Ini sudah lama, Bu. Kalau saya mau memberi masukan, ini salahnya juga di tingkat desa, kecamatan. Bukan di tingkat kita ini, Bu. Mereka memberi data asal seenaknya saja. Asal saudara, family, kawan, masukan. Dia kirim ke kabupaten/kota dan kita input. Akhirnya jadi begini kan, Bu," lanjutnya.

Menjawab itu, Risma menjelaskan bahwa temuan data ganda merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020. Adapun jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat itu sebanyak 190 juta.

"Data awal itu di DTKS ada 190 juta, kami tidak merubah sama sekali. Saya hanya melihat data di DTKS. Karena ditemukanlah oleh BPKP terdapat 3,8 juta sekian data NIK (Nomor Induk Kependudukan) penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK sama. Temuan BPKP, terdapat data NIK tidak valid, sebanyak 10.900.000 sekian. Nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta sekian," kata Risma.