Pertamina diminta bekerja sama dengan Polri dalam pengawasan penggunaan BBM subsidi.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta PT Pertamina (Persero) menggandeng Polri, Samsat Pemda dan BPH Migas dalam penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, kerja sama lintas sektoral ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Mulyanto mengatakan, bersama lembaga tersebut, Pertamina perlu menyusun daftar kendaraan yang berhak mendapat BBM bersubsidi. Sehingga, dapat diketahui kepada siapa saja BBM bersubsidi disalurkan.
"Ini adalah langkah yang strategis agar BBM bersubsidi semakin tepat sasaran," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (7/4).
Mulyanto juga mendesak BPH Migas bekerja sama dengan Polri untuk dapat menegakkan pengawasan terhadap pengguna solar bersubsidi oleh pihak industri, khususnya kendaraan pertambangan dan kendaraan perkebunan sawit. Dalihnya, aturannya sudah ada, namun penegakan hukumnya masih sangat lemah.
"Jadi usulan Pertamina untuk penyusunan daftar black list kendaraan ini cocok dengan aturan tersebut," ujar Mulyanto.