DPR dinilai lemah dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan perencanaan Prolegnas.
Kinerja DPR RI kian buruk sekira tiga bulan menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Selain yang terkait fungsi legislasi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat DPR juga lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Tak hanya ditunjukkan oleh minimnya produk undang-undang (UU) yang dihasilkan, tetapi juga oleh kelatahan DPR mengutak-atik Prolegnas prioritas. Tata kelola perencanaan yang buruk ini berdampak pada kinerja," ujar peneliti Formappi Albert Purwa dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Albert membandingkan masa sidang I Tahun Sidang 2023-2024 dengan masa sidang V Tahun Sidang 2022-2023. Ia menyebut terjadi penurunan jumlah rapat yang digelar komisi-komisi di DPR, yakni dari 152 menjadi 147 kali rapat. Komisi IX bahkan hanya 3 kali menggelar rapat di DPR.
Tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna pun tergolong buruk. Rata-rata hanya sebanyak 321 orang atau 55,82% dari keseluruhan anggota DPR yang berjumlah 575 orang yang hadir dalam rapat paripurna.
"Kehadiran anggota DPR dalam rapur ini menurun dibandingkan dengan Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang secara rata-rata diikuti oleh 374 orang atau sekitar 65%," ujar Albert.