Di sisi lain, DPR mengapresiasi penurunan harga BBM nonsubsidi.
Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir menyebut, rencana kenaikan BBM bersubsidi khsususnya pertalite dan sola berpotensi memukul para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Hafisz menyayangkan rencana kenaikan BBM bersubsidi ini. Padahal, kata dia, masyarakat tengah beradaptasi dengan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
"Harusnya meringankan beban rakyat, caranya mengendalikan harga BBM untuk rakyat. Dengan kata lain, memberikan tambahan subsidi BBM untuk rakyat miskin sebesar Rp11,2 trilun," ujar Hafisz kepada wartawan, Kamis (1/9).
Menurut Hafisz, pemerintah harus berani melakukan terobosan untuk menekan inflasi. Setidaknya harga pangan bisa terkontrol dan tidak melambung tinggi.
Selain itu, pemerintah mestinya fokus pada pembenahan sektor pangan. Ini dipandang lebih konkret ketimbang menaikkan harga BBM.