Menurut Sekum Muhammadiyah, citra Jokowi sebagai pemimpin yang tak dekat dengan umat Islam tidak bisa hilang.
Sekretaris Umum (Sekum) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan, beberapa persoalan terkait keagamaan tidak tertangani dengan baik di periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbagai persoalan keagamaan itu, sambung Mu'ti, lebih banyak diselesaikan secara politis ketimbang hukum.
"Padahal, persoalan keagamaan itu bisa juga diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Itu bisa jadi alternatif saya kira," ujar Mu'ti dalam Webinar Moya Institute bertajuk Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin:Capaian, Harapan dan Tantangan, Senin (18/10/2021).
Penyelesaian melalui hukum pun, menurut Mu'ti, tidak menuntaskan akar persoalannya. Dia mengambil contoh pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) yang tak menyelesaikan masalah.
"Justru para anggota dari kedua ormas yang dibubarkan itu, saya amati masih banyak yang beraktivitas seperti biasa. Dan tak sedikit yang menuai simpati masyarakat," ujar Mu'ti.
Pun segregasi berdasarkan agama, ujar Mu'ti, juga lebih kental di era Pemerintahan Presiden Jokowi, terutama sejak Pemilu 2019. Citra Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang tidak dekat dengan umat Islam, tidak bisa hilang meski mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggandeng KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden.