Meski daerah memiliki peran besar untuk eksistensi Indonesia, faktanya pemerintah menjalankan pembangunan di daerah berbasis eksploitatif.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut jika tidak ada kontribusi dari daerah, Indonesia sudah sejak lama mengalami kebangkrutan. Menurutnya, meski daerah memiliki peran besar untuk eksistensi Indonesia, faktanya pemerintah menjalankan pembangunan di daerah berbasis eksploitatif, melanggar kedaulatan daerah dan melanggar konstitusi.
Dahulu, kata Anthony, tak ada yang namanya Indonesia. Yang ada adalah Hindia Timur yang kemudian diakui sebagai Hindia Belanda.
"Lalu pada tahun 1928 para pemuda dari seluruh daerah menyatakan sumpah bersatu atas nama Indonesia. Puncaknya, pada tahun 1945 perwakilan daerah-daerah sepakat mendirikan Indonesia. Jadi, Indonesia ini didirikan oleh kumpulan daerah," ujar Anthony pada pertemuan 'Executive Brief Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3' yang diselenggarakan di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (7/52).
Anthony menjelaskan, tujuan dibentuknya Indonesia adalah untuk memajukan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Pada awal kemerdekaan dan ekonomi sulit, Anthony menyebut bahwa daerah merupakan penyandang dana bagi pembangunan Indonesia.
Pada tahun 1950-an, tegas Anthony, ekonomi Indonesia bergantung pada sektor perkebunan, khususnya karet. Saat itu, Indonesia merupakan produsen karet terbesar di dunia.