Indonesia tak kunjung mengalami perbaikan signifikan di tahun ketiga kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan catatan evaluasi atas kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin selama tiga tahun berjalan dalam sektor Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan bertepatan dengan tiga tahun masa jabatan Jokowi-Ma'ruf yang jatuh pada 20 Oktober 2022.
"Demokrasi dan HAM di Indonesia tak kunjung mengalami perbaikan signifikan di tahun ketiga kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangannya, Kamis (20/10).
Fatia menuturkan, alih-alih mewujudkan janji politiknya, situasi saat ini justru semakin memburuk. Terlebih, ketika Presiden Jokowi bersikap untuk lepas tangan dan membiarkan berbagai praktik kontradiktif selama kepemimpinannya tiga tahun terakhir.
Setidaknya, ada enam poin yang jadi catatan KontraS terkait hal ini.
Poin pertama yang jadi sorotan KontraS yakni terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Dalam konteksi ini, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat diarahkan pada pemutihan tanggung jawab pelaku, di sisi lain, mengabaikan pemulihan terhadap korban.