PKS desak pemerintah hentikan program Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR RI Masa Persidangan III 2019-2020, Selasa (5/5).
Anggota DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menegaskan, dalam proses implementasinya program Kartu Prakerja ini banyak menimbulkan permasalahan.
Beberapa hal dirasa janggal, mulai dari sistem registrasi yang tidak bisa diakses dan pengelolaan pelatihan yang tidak tepat.
"Sistem registrasi online yang tidak bisa diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia, karena menurut data, hanya sekitar 60% daerah yang bisa akses internet. Juga pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini, dengan alokasi anggaran Rp5,6 triliun," kata perempuan yang akrab disapa Mufida ini, saat melayangkan interupsinya di sela-sela Rapur.
Menurut Mufida, dari segala masalah-masalah yang ada dalam program Kartu Prakerja ini, nyatanya program tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia.