"Kami tidak ingin mendukung pelacuran agama, dilacurkan untuk kepentingan politik."
Partai Solidaritas (PSI) menyatakan banyak perempuan menjadi korban peraturan daerah (perda) diskriminatif. Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, perda diskriminatif dibuat oleh politisi yang tidak mau berpikir , untuk membuat program yang baik guna mensejahterakan masyarakat.
Sehingga menurutnya, para politisi tersebut membuat aturan dengan menggunakan nama agama. Hal itulah yang tidak didukung oleh PSI.
"Oleh karena itu kami tidak ingin mendukung pelacuran agama, dilacurkan untuk kepentingan politik," kata Grace setelah melakukan pertemuan dengan Komisioner Komnas Perempuan di Gedung Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11).
Grace menyebut, mayoritas perda diskriminatif yang ada saat ini mengatasnamakan agama. Maka itu dia berharap, ke depan segala peraturan dibuat secara univesal, dengan memikirkan seluruh lapisan masyarakat dan golongan.
Grace mencontohkan salah satu perda yang dinilainya diskriminatif. Misalnya perda yang mengatur jam malam, yang berlaku di salah satu provinsi di Indonesia.