Sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat adat membidik kursi anggota DPD RI di Pileg 2024.
Nama sejumlah aktivis lingkungan dan aktivis masyarakat adat tertera sebagai calon anggota DPD RI di Pileg 2014. Kegelisahan karena minimnya perhatian politikus Senayan terhadap persoalan lingkungan dan kaum adat jadi alasan para aktivis membidik kursi senator. Namun, pertarungan elektoral ternyata tak mudah bagi kalangan aktivis.
Itu setidaknya diamini Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulang Tanaamhu Paranggi. Umbu memutuskan maju jadi caleg DPD setelah dibujuk oleh rekan-rekannya sesama aktivis. Mereka ingin ada perwakilan di Senayan yang bisa diharapkan menampung aspirasi masyarakat di daerah.
"Karena isu-isu, seperti lingkungan hidup, keadilan ekologis, perubahan iklim dan isu tentang masyarakat adat kurang mendapatkan porsi dalam percakapan politik di pemilu. Aspirasi kami juga sering tidak digubris oleh mereka," kata Umbu saat berbincang dengan Alinea.id, Minggu (10/12).
Sebagai gambaran minimnya perhatian politikus Senayan terhadap isu lingkungan dan masyarakat adat, Umbu menyinggung mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat. Sejak 2014, RUU itu sudah tiga kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Jelas mereka (politikus DPR) tidak serius membahas RUU Masyarakat Adat," ujar Umbu.
Umbu sudah punya sejumlah rencana yang bakal dicoba diwujudkan jika terpilih jadi anggota DPD RI. Salah satunya ialah mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) membangun sebuah akademi yang fokus pada riset ekologi dan keanekaragaman hayati di NTT.