PDI-P hanya mau 'berdamai' dengan Prabowo tanpa kehadiran Jokowi.
Sejak beberapa pekan terakhir, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto seolah tak henti-hentinya melontarkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Teranyar, Hasto menanggapi pernyataan Jokowi soal RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum juga dibahas DPR.
Hasto berpendapat Jokowi semestinya tak hanya memikirkan perampasan aset dari koruptor saja. Menurut dia, Jokowi juga harusnya memikirkan upaya-upaya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia yang rusak gara-gara skandal Mahkamah Kosnstitusi dan cawe-cawe Istana di Pilpres 2024.
"Jadi, jangan hanya memikirkan perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harga, harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4).
Sejak Oktober 2023 atau tak lama setelah pasangan Prabowo-Gibran dideklarasikan, Hasto rutin menyerang Jokowi. Hasto ialah salah satu elite PDI-P pertama yang berani mengungkap adanya permintaan agar Jokowi kembali memimpin hingga tiga periode. Hasto sempat menyebut Jokowi menyandera para ketua umum parpol lewat kasus-kasus hukum.
Selama masa kampanye, Hasto juga sigap mengkritik semua manuver Jokowi di Pilpres 2024. April lalu, Hasto juga sempat mengumbar rumor Jokowi berusaha mengambil alih kursi Ketua Umum PDI-P dari tangan Megawati Soekarnoputri.