Presiden Jokowi menjadi sumber pertentangan di tengah masyarakat.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meluncurkan hasil analisis big data tentang kinerja pemerintah bidang ekonomi politik. Hasil analisis tersebut menunjukkan sejumlah pertentangan di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh kebijakan tidak populer Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini menjelaskan, dari 1,22 juta percakapan terkait Jokowi di sosial media yang dihimpun Indef, sebanyak 49,9% menunjukkan sentimen negatif.
Hal ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil Jokowi dianggap tidak populer dan bertentangan dengan kepentingan publik, dan bahkan memicu konflik di tengah masyarakat.
"Presiden berarti menjadi sumber pertentangan di media sosial dan di lapangan, seperti amandemen UU KPK kan pertentangannya keras," katanya dalam video conference, Minggu (15/11).
Dia menjelaskan, tak hanya UU KPK yang menimbulkan sentimen negatif di dunia maya, namun juga kebijak seperti akselerasi Undang Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker), dinasti politik di pilkada 2020, dan juga utang luar negeri yang membengkak hingga Rp1.530 triliun.