Faldo meminta masyarakat tidak menyeret pemerintahan dalam usulan yang menuai polemik tersebut.
Pemerintah akan menampung berbagai aspirasi masyarakat dan partai politik terkait usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, publik diminta "tak menyeret" pemerintah dalam wacana yang menuai pro dan kontra ini.
"Sebagai sebuah aspirasi, tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujar Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, Senin (28/2).
Lebih lanjut, Faldo sesumbar, usulan tersebut tidak datang dari pemerintah dengan memobilisasi deklarasi hingga menggerakkan elite-elite parpol agar Pemilu 2024 ditunda. Dia mengklaim, pemerintah tak mengetahui usulan itu.
"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai [pemerintah] diseret-seret. Pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," dalihnya.
Faldo menambahkan, pemerintah saat ini fokus menangani pandemi Covid-19, termasuk memulihkan sektor kesehatan dan ekonomi. Salah satunya, berupaya memperluas lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.