Sejauh ini baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang nyata mendeklarasikan diri sabagai oposisi.
Pengamat politik dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, berpendapat dalam menjalankan sistem presidensial yang dianut Indonesia, sudah semestinya seluruh anggota DPR bisa menjadi oposisi bagi pemerintah. Hal tersebut perlu dilakukan karena parlemen memiliki fungsi pengawasan.
“Seluruh anggota dewan terlepas sebagai partai pendukung atau tidak saat mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu lalu, parlemen harus tetap menjadi oposisi,” kata Veri saat ditemui di Jakarta pada Kamis (21/11).
Dia menuturkan, sejauh ini baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang nyata mendeklarasikan diri sabagai oposisi. Meski demikian, Veri menganggap tidak tepat apabila diartikan hanya PKS saja yang menjadi oposisi dalam konteks parlemen.
“Satu hal menurut saya patut untuk kemudian dicatat bahwa, seluruh anggota parlemen adalah oposisi terhadap pemerintahan,” ujar Veri.
Lebih lanjut, Veri menuturkan, msekipun kecil, dirinya tidak terlalu khawatir jika hanya PKS yang menjadi oposisi pemerintah. Apalagi, PKS memiliki suara yang cukup dan dikenal solid.