Praktik ini memiliki faktor yang masih tidak lepas dari pendapatan para pejabat di lembaga tersebut.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi praktik ongkos dalam dunia politik maupun para pejabat di pemerintahan. Praktik ini memiliki faktor yang masih tidak lepas dari pendapatan para pejabat di lembaga tersebut.
Ia berkaca pada pengalaman kala menjadi wakil presiden bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu ambang batas masih 4% dan tidak memaksa untuk mengeluarkan biaya.
Saat ini, ambang batas 20% ditengarai semakin membuat orang dalam berpolitik harus mengeluarkan ongkos untuk jabatan tertentu.
"Jadi gubernur, jadi bupati, jadi gubernur juga butuh ongkos yang tinggi. Saya wakil presidennya Pak SBY, thereshold hanya 4%, tidak ada pihak, sama sekali tidak ada biaya. Sekarang 20% dan semuanya hampir butuh ongkos," katanya di Gedung DMI, Kamis (13/4).
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ini menyebut, praktik seperti itu dipandang sebagai sebuah investasi oleh para pejabat. Lantaran, mereka butuh uang kembali setelah membakar uang untuk posisi telah diduduki.