Jokowi menginstruksikan agar para penjabat kepala daerah netral dalam pemilu. Apa benar seperti itu?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan ratusan penjabat (pj) kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/10). Dalam pidato singkatnya, Jokowi mengingatkan agar para kepala daerah membantu tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dalam penyelenggaraan pemilu.
Ia juga menginstruksikan agar para kepala daerah menjaga netralitas selama kontestasi politik. "Tak boleh ada intervensi apa pun. Anggaran segera, disegerakan. Dan, juga, saya minta, jangan sampai memihak, " ujar Jokowi.
Usai bertemu para penjabat kepala daerah, Jokowi lantas mengundang tiga bacapres yang bakal berlaga di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk makan bareng di Istana. Kepada mereka, Jokowi berpesan agar para kandidat menjaga supaya pemilu berlangsung damai.
Jokowi diisukan sedang membangun dinasti politik dengan 'mengirimkan' putra tertuanya, Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo. Gibran bisa jadi cawapres setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi persyaratan batas usia capres dan cawapres. Putusan itu diketok Ketua MK Anwar Usman, besan Jokowi.
Pakar otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan tak percaya Jokowi bakal netral dalam pemilu. Apalagi, putranya ikut serta dalam kontestasi politik. Ia menyebut instruksi Jokowi kepada para kepala daerah justru bermakna sebaliknya.